Nama Bega telah muncul dalam literatur sejarah sejak abad ke-18. Catatan François Valentijn dan F.S.A. de Clercq membuka kembali jejak permukiman tua di Kepulauan Sula yang memiliki hubungan dengan sejarah pemerintahan Kesultanan Ternate. Sejarah Kepulauan Sula menyimpan banyak kisah yang belum sepenuhnya terungkap melalui penelitian dan dokumentasi tertulis. Di antara sejumlah permukiman tua yang tersebar…
Pengisian BBM dan air tawar bagi kapal pelayaran internasional layak dikaji sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Sula–Taliabu. Laut seharusnya memberi lebih banyak manfaat bagi masyarakat kepulauan. Selain menjadi ruang hidup nelayan dan jalur pengangkutan barang, laut membuka peluang usaha pelayanan kapal yang dapat menggerakkan ekonomi daratan. Peluang inilah yang perlu mulai dipetakan secara…
Menakar keselarasan arah kebijakan fiskal nasional dengan perencanaan pembangunan dan kemampuan keuangan Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan Ekonomi Harus Berarti Kesejahteraan Tahun 2027 akan menjadi periode penting bagi arah pembangunan Maluku Utara. Di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan kesejahteraan, pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan anggaran yang semakin besar serta ruang fiskal yang…
Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu tidak cukup dijelaskan hanya dari besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Ada persoalan yang lebih mendasar: apakah arah pembangunan kedua daerah tersebut telah ditopang oleh tata ruang yang mampu menjawab perubahan wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, konektivitas antarpulau, dan arah pembangunan jangka panjang? Pertanyaan…
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos memasuki periode pemerintahannya dengan sejumlah agenda besar: pendidikan gratis, beasiswa, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan kepulauan, penguatan ekonomi, hingga reformasi tata kelola pemerintahan. Dalam konsultasi publik penyusunan RPJMD 2025–2029 pada Mei 2025, Sherly menyebut RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi merupakan janji bersama untuk mewujudkan Maluku Utara yang…
Masyarakat umumnya menilai keberhasilan pembangunan daerah dari apa yang tampak secara langsung karena untuk menjawab tantangan kehidupan sehari-hari, oleh karena itu pemerintah daerah selalu menjadi pihak yang pertama disorot. Jalan yang belum selesai, pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang belum maksimal, hingga proyek infrastruktur yang tertunda sering dianggap sebagai bukti lemahnya kinerja pemerintah daerah. Penilaian tersebut…
Sanana, – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga salah satu jemaah haji asal Kabupaten Sula yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian DPRD Provinsi Maluku Utara terhadap masyarakat yang sedang berduka, sekaligus memastikan…
Ternate – Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa keberadaan gerai Indomaret dan Alfamart di daerah tidak boleh ditutup hanya karena munculnya program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil kesepakatan antara manajemen Indomaret dan serikat pekerja yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu; Selasa (26/5). Dalam pertemuan itu,…
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Pertemuan tersebut mayoritas membahas usulan anggaran pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah di Maluku Utara. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diketahui mengajukan…
Transformasi digital merupakan bagian penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan modern. Digitalisasi hadir bukan hanya untuk memperkuat citra pemerintah di ruang publik, tetapi lebih jauh untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan transformasi digital seharusnya diukur dari kualitas pelayanan publik yang dirasakan rakyat secara langsung, bukan…